Perencanaan Strategis

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A), Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)

Pada bulan September 2007, Gubernur Nanggroe Aceh Darusalam (NAD), Irwandi Yusuf, mendeklarasikan sebuah program Aceh Recovery Framework (AFR). ARF adalah suatu kerangka kerja pemulihan Aceh jangka menengah yang akan dijalankan selama 4 tahun ke depan (2008 – 2011). Di dalam ARF ini, gender merupakan salah satu elemen utama untuk cross-cutting.

Berdasarkan Qanun No. 5/2007, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau BP3A Provinsi NAD memiliki fungsi strategis baik level koordinasi dan implementasi. Badan ini memiliki kewenangan yang cukup untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui pengembangan kebijakan dan manajemen program mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan. Namun demikian, sejak ditetapkan pada tahun 2007, Badan ini belum dapat secara optimal menjalankan kewenangannya. Ini terutama disebabkan karena Badan ini belum memiliki rencana program.

Pada tanggal 6 – 8 Agustus, REMDEC memfasilitasi perencanaan strategis untuk memecahkan kesenjangan seperti tersebut di atas. Kegiatan ini diselenggarakan dalam bentuk workshop yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Badan PPA khususnya dalam hal membuat rencana strategis dan desain rencana program. Workshop berhasil merumuskan peran strategis dan mandat-mandat sosial Badan PPA, visi dan misi, analisis SWOT, dan isu-isu strategis yang perlu direspon. Kegiatan ini didukung oleh UNORC dan difasilitasi oleh dua konsultan REMDEC yaitu: Mahmudi dan Sri Kusyuniati.

Evaluasi proyek Penyadaran Kebencanaan bagi Anak

di Sekolah dan Komunitas

(Child Disaster Awareness for School and Communities / CDASC)

Mulai Juni sampai September 2008, REMDEC melakukan evaluasi proyek Penyadaran Kebencanaan bagi Anak di Sekolah dan Komunitas (Child Disaster Awareness for School and Communities/CDASC) dari Muhammadiyah Disaster Management Centre (MDMC). Ini merupakan proyek dua tahun (Juni 2006 – 2008) yang didukung oleh AusAID.

Proyek CDASC memiliki tiga tujuan: (1) penguatan kapasitas elemen-elemen Muhammadiyah: guru, organisasi kepemudaan Muhammadiyah (MAYO), pengurus Muhammadiyah di tingkat lokal, dan organisasi lokal tentang manajemen penanggulangan resiko bencana berbasis sekolah di 4 komunitas yang berisko tinggi bencana: Padang, Rejang Lebong, Bantul dan Garut; (2) Mengembangkan dan menyebarkan material kampanye penyadaran kebencanaan melalui berbagi media; (3) Menggunakan pendekatan manajemen risiko bencana berbasis komunitas untuk penyadaran publik, dimulai dengan anak.

Evaluasi dilaksanakan dengan pendekatan dan teknik-teknik partisipatori untuk mengukur pencapaian dan indikasi dampak proyek, khususnya dalam aspek keberlanjutannya. Tim evaluasi terdiri dari enam konsultan REMDEC dengan berbagai keahlian, yaitu: Roem Topatimasang (Ketua tim: ahli Pendidikan popular); Ahmad Mahmudi (Manajemen bencana); Wiladi Budiharga (Gender dan pengembangan program); Roy Tjiong (Advokasi dan kesehatan masyarakat); Wilarsa Budiharga (Organisasi dan mobilisasi sumberdaya); Fauzi Abdullah (Pengorganisasian komunitas).

Asesmen Pendahuluan komponen Tatakelola Pemerintahan (Governance) di dalam UNJP - United Nation’s Joint Program Plan di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur.

Pada bulan November 2007, REMDEC bekerja sama dengan UNDP melaksanakan asesmen pendahuluan untuk mengembangkan Tatakelola Pemerintahan (Governance) di dalam rencana UNJP - United Nation’s Joint Program di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan ini merupakan suatu asesmen singkat (rapid assessment) terhadap kebutuhan dan peluang-peluang terkait dengan tatakelola pemerintahan (governance) di Belu, tetapi tidak hanya terbatas pada penguatan DPRD; termasuk juga perencanaan dan penganggaran kabupaten; pengembangan perencanaan berbasis partisipasi masyarakat; reformasi birokrasi; akses pada keadilan; penguatan institusi hukum; hak asasi manusia; strategi pembengunan ekonomi. Tim asesmen pendahuluan terdiri dari 2 orang, yaitu Wilarsa Budiharaga dari REMDEC sebagai ketua tim, dan Leo Simanjutak, Manajer Program Decentralization Support Facilities-Governance Unit, UNDP-Jakarta.